Berita Terpopuler

Asep Sumaryana: Tampomas Kudu Diaudit Lingkungan, Penyidik Lingkungan KemenLH Harus Turun!

Asep Sumaryana: Tampomas Kudu Diaudit Lingkungan, Penyidik Lingkungan KemenLH Harus Turun!

SUMEDANG,Tinewss.com – Banyaknya lahan kritis di kaki Gunung Tampomas akibat galian pasir, mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Kabupaten Sumedang, Dr. H. Ir. Asep Sumaryana, M.Si. “Perlu revitalisasi Gunung Tampomas,” kata Asum panggilan Asep Sumaryana.

 

Politisi Partai Amanat Nasional ini, memandang bahwa revitalisasi perlu segera dilakukan, jika tidak, ini menjadi “Bom” waktu bagi Sumedang. Lebih lanjut Asum menyampaikan bahwa Gunung dengan ketinggian 1.684 meter dpl, adalah Sumber Daya Alam yang sangat penting buat Sumedang. Dari  Tampomas banyak memberikan kehidupan buat masyarakat Sumedang, terutama daerah sekitarnya. Termasuk, sumber daya alam yang kini banyak dipermasalahkan adalah PASIR.

 

Galian Pasir, menjadi salah satu sumber yang kini mengoyak keindahan Tampomas. “Saya Prihatin, dan sebagai anggota Dewan, Tampomas Kudu Diaudit Lingkungan, Penyidik Lingkungan KemenLH Harus Turun!” kata Asum yang merupakan Anggota DPRD sejak 2009, dan terpilih kembali pada Pemilu 2019 kemarin.

 

Menurut Permen LH  No 3 Tahun 2013, Pasal 1, audit. lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

 

“Ini, harus menjadi alasan untuk memperbaiki ekosistem yang ada di Tampomas. Hasil audit ini, akan menjadi dasar penetapan kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang,” katanya.

 

Selanjutnya Asum menyampaikan bahwa audit yang harus dilakukan adalah menyeluruh. “General audit lingkungan, tidak untuk audit khususu (tertentu),” katanya.

 

Dengan tegas, Asum juga menyampaikan bahwa PAD Keusik tidak berimplikasi pada perbaikan pada masyarakat sekitarnya. Bayar Pajak hanya mengandalkan self assessment, belum ada SOP pengendalian lingkungan dan pajak. “Indikasi adanya pelanggaran UU Lingkungan (pidana) akan membuat efek jera, sehingga semua pihak harus “manut”, jelas Asum.

 

Masih menurut Asum, manajemen SDA dimulai lembaran baru (hasil audit). Kita akan memiliki arah baru tata kelola SDA Sumedang, khususnya Tampomas. Bukan berarti harus menutup usaha galian, perlu political will dari Pimpinan Daerah dalam hal ini Bupati dan DPRD. “Karena Tampomas, adalah Deposit Air buat Sumedang. sehinga temuan dan rekomendasi audit, akan jadi pegangan tata kelola SDA Tampomas ke depan”.

 

Menanggapi hal tersebut, ditempat yang sama, H. Thomas Darmawan, Ketua Kadin Sumedang, menyambut baik usulan Asum. Sebagai pengusaha tentunya keberadaan Tampomas ini sangat baik, kita memiliki Sumber Daya Alam, berupa Pasir untuk melakukan pembangunan. Namun kerusakan alam yang ditimbulkan, harus di pikirkan. “Sempat, kita memikirkan untuk melakukan penyetopan usaha galian pasir. Namun, pertanyaan berikutnya adalah Sumedang mau bangun harus beli pasir dari mana?” kata Thomas.

 

Masih menurut Thomas, usaha galian pasir tetap bisa diteruskan. Namun lahan yang sudah tidak digunakan harus di revitaliasi. Nah, dari sini timbul juga permasalahan, siapa yang harus melakukan revitalisasi? “Oleh karena itu, setelah ada audit lingkungan hidup, saya menyarankan revitalisasi harus dilakukan oleh pihak ke-tiga, yaitu mereka yang peduli dengan lingkungan hidup, bukan mereka yang menjadi pengusaha sekarang,” katanya.

 

“Namun demikian peran Pemerintah, Pengusaha, Komunitas Peduli Lingkungan, dan juga peranan media sangat penting, agar revilatisasi Tampomas berhasil,” lanjutnya.

 

Dikofnirmasi di tempat terpisah, Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang, H. Amim, menyambut baik ide tersebut. Namun menjadi pertanyaan adalah audit itu harus jelas tujuannya agar efektif. Karena audit itu adalah alat bagi manajemen untuk mengevaluasi kegiatan tertentu secara sistemik, terdokumentasi, periodik dan objektif, serta dilakukan oleh ahli di bidangnya.

 

Selanjtnya Amim mengatakan, “Harus disiapkan secara matang dan dikoordinasikan lintas sektor dan lilntas wilayah, karena ada kewenangan Propinsi dan kewenangan Kabupaten. Namun demikian, ini adalah masukan yang bagus sebagai bahan rumusan kebijakan kedepan” jelas Amim.  (Rauf Nuryama)***


Komentar

  1. Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar

Surat Pembaca

Toilet UIN Sunan Gunung Djati Bandung Seperti Gudang Universitas seharusnya menjadi tempat yang n...

Cameliasari
Kategori