GMBI Sumedang Sukses Menjadi Mediator Karyawan Dan Sinodyro

GMBI Sumedang Sukses Menjadi Mediator Karyawan Dan Sinodyro

Sumedang,Tinewss - Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Sumedang mendulang sukses dalam perjuangannya membantu 700 Karyawan PT Sinodyro dalam mendapatkan keadilan dan perlakuan etis dari Perusahaan kepada karyawannya. Melalui Pertemuan yang di mediasi oleh Disnakerrtrans Kabupaten Sumedang dan Pengawas dari UPTD Disnakertrans Propinsi Jawa Barat, Ketua LSM GMBI Sumedang, Yudi T. Sunardja duduk bersama dengan Manajemen PT Sinohydro dan ratusan karyawan yang hadir di Kantor Disnakertrans Kabupaten Sumedang, jalan Pangeran Kornel Sumedang (12/9/2019). 


Kepada Tinewss.com, Yudi menyatakan bahwa GMBI mendapatkan kuasa penuh dari ratusan karyawan Sinodyro untuk menyelesaikan masalah yang terjadi terkait dengan status pekerja dan hak-hak pekerja. "Sekitar 700 Karyawan Sinodyro, yang juga mereka anggota GMBI, telah memberikan kuasa penuh kepada Saya selaku Ketua GMBI untuk mewakili mereka dalam menyelesaikan permasalahan status ketenagakerjaan di Perusahaan Tersebut," jelas Yudi.

Lebih lanjut, Yudi menyampaikan bahwa hasil pertemuan dengan Manajemen Sinodyro yang di saksikan oleh Pengawas dari Propinsi dan Disnaker Sumedang berjalan cukup lancar dan berakhir dengan damai, karena pihak perusahaan akhirnya setuju dengan usulan GMBI. "Alhamdulillah, lancar ya... Tuntutan Kami, akhirnya disetujui oleh Manajemen dan HRD dari Sinohydro. Mereka sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Waktu Tidak  Tertentu (PKWTT) kepada 700-an Karyawannya," tambahnya.

Audiensi yang dibuka Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang, Asep Sudrajat, berakhir dengan damai. Hal ini dibenarkan oleh Asep. Kedapa Tinewss, Asep menyampaikan bahwa proses mediasi ini berjalan sukses. "Kita akan buatkan berita acara hasil audiensi ini, dan kesepakatan bahwa Perusahaan akan membuat Perjanjian Kerja PKWTT," kata Asep.


Sinohydro merupakan perusahaan yang ditunjuk dalam pengerjaan proyek pembanguan Perusahaan Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede. Perusahaan, kata Yudi, dalam perjalanannya mempekerjakan pegawai tidak sejalan dengan aturan perundang-undangan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 57 ayat 1 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), Pasal 59 ayat 5, Pasal 58 ayat 1 UU nomor 13 tahun 2013,” papar Yudi.


“Masih banyak persoalan dan dugaan pelanggaran yang dilakukan managemen Sinohydro terhadap ratusan karyawannya, sehingga kami mendorong pihak terkait untuk sesegera mungkin menindaklanjutinya. Sebab kami berbicara seusai dengan data dan laporan dari karyawan Sinohydro itu sendiri,” tegas Yudi.

Olehkarena itu, tambah Yudi, apabila setelah audiensi yang difasilitasi oleh Disnaker Sumedang ini tidak menghasilkan solusi terbaik, maka GMBI akan membawa persoalan itu ke ranah hukum.

“Bahkan, kami akan menggelar aksi unjukrasa bersama 700 karyawan Sinohydro, apabila sejumlah tuntunnya tidak dipenuhi, ” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Disnaker Sumedang Asep Sudrajat didampingi Sekdis Jarkasih bersama unsur Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jabar berjanji akan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan 700 pekerja Sinohydro yang telah dikuasakan melalui LSM GMBI Distrik Sumedang.

“Telah dilaksanakan audiensi, yang dihadiri oleh managemen Sinohydro, perwakilan karyawan dan Ketua GMBI Distrik Sumedang. Audiensi inipun telah dituangkan dalam berita acara yang isinya, pihak terkait akan mematuhi apa yang tertuang dalam perundang undangan ketenagakerjaan,” tandasnya. (Aep Sudrajat)



Komentar

  • Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar

Facebook
Twitter