Berita Terpopuler

Penyederhanaan Birokrasi Paling Lambat Juni 2020

Penyederhanaan Birokrasi Paling Lambat Juni 2020

Jakarta, Tinewss.com - Proses transformasi jabatan struktural Eselon III,  Eselon IV dan Eselon V ke jabatan fungsional dilaksanakan berdasarkan hasil pemetaan paling lambat minggu ke-4 bulan Juni 2020. Demikian Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 384 tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi.

 

Penyederhanaan birokrasi sebagaimana diketahui bersama bahwa Presiden Republik Indonesia pada Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, tanggal 20 Oktober 2019 telah menyampaikan pidato pelantikan yang salah satu arahannya adalah perlunya dilakukan penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan tersebut dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Penyederhanaan birokrasi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, agile (baca: tangkas), dan profesional dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Hal ini diikuti dengan upaya peningkatan kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

 

Menurut Menpan RB  Thahjo Kumolo, penyederhanaan birokrasi yang bersifat konkret dengan cara mengalihkan jabatan administrasi yang terdiri atas Administratur (jabatan struktural Eselon III), Pengawas (jabatan struktural Eselon IV) dan Pelaksana (jabatan struktural Eselon V) di seluruh Kementerian, Lembaga yang pimpinannya setingkat Menteri, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat Lembaga Non Struktural, Lembaga Penyiaran Publik, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara selektif. 


Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural dikecualikan bagi jabatan yang memenuhi kriteria, antara lain:

  1. Memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja dengan kewenangan dan tanggungjawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa; atau

  2. memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan/otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan; atau

  3. kriteria dan syarat lain yang berfist khusus berdasarkan usulan dari Kementrian/Lembaga kepada MenPANRB.


Menteri juga mengharapkan langkah-langkah strategis menuju penyederhanaan dapat segera dilakukan dan pemetaan tersebut paling lambat harus diterima MenPANRB paling lambar minggu ke-4 Desember 2019.


Terhadap pejabat struktural Eselon III, Eselon IV dan Eselon V yang terdampak pengalihan akibat dari kebijakan penyederhanaan birokrasi tersebut dialihkan menjadi pejabat fungsional yang sesuai dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan pejabat fungsional yang bersangkutan. "Adapun tata cara pengalihan jabatan struktural tersebut, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," jelas Menpan RB. (RN)


Komentar

  1. Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar

Surat Pembaca

Toilet UIN Sunan Gunung Djati Bandung Seperti Gudang Universitas seharusnya menjadi tempat yang n...

Cameliasari
Kategori