Bupati Sumedang Raih Penghargaan SPIP Dan APIP

Penghargaan SPIP dan APIP

Bandung,Tinewss.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kembali mencatatkan prestasi dengan meraih penghargaan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) level 3 dan Penghargaan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Level 3. Sumedang menjadi salah satu Kabupaten dari 13 Pemkab/Pemkot lainya di Jawa Barat yang menerima Penghargaan ini. Diserahkan oleh Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah Adi Gemayan didampingi Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat Mulyana kepada Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir, di Aula Edelweis Perwakilan BPKP Jawa Barat Jalan Raya Cibeureum No.50 Bandung, Jum’at (6/11/2019).

Penyerahan penghargaan dilakukan pada acara Penetapan Pengurus AAIPI (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia) Wilayah Jawa Barat Periode 2018-2021 dan Seminar AAIPI dengan tema “Kesiapan SDM APIP untuk melakukan Risk Asurance dalam mengawal RJMN/D tahun 2020-2024”. Adi Gemayan dalam sambutannya menyampaikan, proses implementasi SPIP telah melalui proses tahapan panjang yang dimulai sejak adanya PP nomor 60 tahun 2008. Tahapan tersebut, kata Adi, antara lain meliputi, knowing, mapping, norming, forming dan performing yang terus menerus dilakukan pemerintah daerah dengan difasilitasi BPKP baik perwakilan Jawa barat maupun dari BPKP pusat. 

“Proses ini merupakan terus menerus dan tidak akan berhenti walaupun sudah mendapatkan level 3 baik maturitas SPIP maupun kapabilitas APIP. Masih ada dua level lagi, yaitu level 4 dan level 5, setelah ini PR-nya masih banyak sehingga nanti kedepan selanjutnya harus berancang-ancang untuk mencapai level 4 dan level 5,” katanya.

Ia mengatakan, bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah kedepan akan semakin menantang, hal ini sebagaimana dikatakan presiden RI dalam pelantikan yang dilaksanakan pada tanggal 20 oktober dengan memberikan lima arahan, yaitu pembangunan SDM, kemudian pembangunan Infrastruktur, penyerderhanaan segala bentuk kendala regulasi, transformasi ekonomi serta penyederhanaan birokrasi.

Dalam rangka menyukseskan program prioritas nasional, lanjut Adi, APIP harus mampu mengawal berbagai program prioritas tersebut dengan melakukan pengawasan, kerjasama dan sinergi disemua tingkatan demi kesejahteraan masyarakat. “APIP harus melakukan pengawasan dalam program program yang telah dituangkan dalam RPJMN/D misalnya dana desa atau kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha. Selain itu, diperlukan  juga kerjasama dan sinergitas APIP  disemua tingkatan dalam upaya mengawal program pembangunan nasional” ujarnya.

SPIP merupakan salah satu hal penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Namun demikian mewujudkan SPIP yang efektif ini tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Kelemahan dalam sistem pengendalian intern masih memiliki porsi yang cukup besar, hal ini dilihat dari hasil pemeriksaan BPK RI pada semester 1 tahun 2018, 48 % merupakan permasalahan sistem pengendalian intern. Selaras dengan hal itu capaian pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan. Capaian nasional sampai dengan saat ini baru ada 23 pemerintah provinsi atau mencapai 79% yang telah mencapai level 3 dan 236 pemerintah kabupaten/kota atau 66 % dari target 356. khusus untuk pemerintah jawa barat belum seluruhnya sampai 14 atau 60% yang sudah mencapai level 3 sedangkan 4 mencapai level 2. “Dan masih lainnya ada dilevel satu dan tahapan penjaminan kualitas” jelasnya. (Rauf Nuryama)***