Heboh Omnibus Law, Ketua DPRD Sumedang : Tidak Mungkin Pemerintah Membuat Kebijakan Yang Menyengsarakan Rakyat

Sumedang, TiNewss.com – Hebohnya pemberitaan tentang Omnibus Law yang marak belakangan ini, tidak luput dari perhatian Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Irwansyah Putra. Menurutnya, kehadiran Omnibus Law tidak mungkin menyengsarakan rakyat. “Tidak Mungkin, Pemerintah membuat kebijakan untuk menyengsarakan rakyatnya,” terang IP panggilan Irwansyah Putra.

Hal ini disampaikan IP, saat mendamping Bupati Sumedang, H. Dony Ahmad Munir beraudiensi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Liberti Sitinjak beserta jajaran di Gedung Negara Senin (17/02/2020).

Lebih lanjut IP menyampaikan bahwa, ada beberapa pihak yang meminta rekomendasi untuk menolak Omnibus Law. “Bagaimana saya bisa memberikan rekomendasi, Draftnya saja belum di serahkan ke DPR RI, jadi masyarakat tidak ada yang tahu isi draftnya seperti apa?” terangnya.

Di sisi lain, IP, akan mempelajari jika Draftnya sudah ada. “Namun, saya yakin, tidak mungkin Pemerintah membuat sebuah kebijakan untuk menyengsarakan rakyat,” tuturnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Asisten Pemerintahan Teddy Mulyono, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumedang Ujang Sutisna dan pejabat lainnya di lingkungan Setda Kabupaten Sumedang. Sedangkan dari Kemenkumham hadir Kepala Divisi Imigrasi Heru Tjondro, Kalapas Kelas IIB Sumedang, dan JFT Suncang (Penyusun dan Perancang) Madya Kanwil Kemenkumham Jabar, Harun.

Audiensi Kakanwil Kemenkumham Jabar dengan Bupati dan Ketua DPRD Sumedang

Kunjungan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Barat tersebut dalam rangka roadshow ke-27 kabupaten/kota di Jawa Barat untuk menemui para Bupati, Walikota dan Ketua DPRD terkait dikeluarkannya UU No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan secara eksplisit bahwa kebijakan daerah yang berasal dari Kepala Daerah harus diharmonisasikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terutama oleh Tenaga Penyusun Perancang Perundang-undangan.

Dalam kaitan itu, Kakanwil mengundang dan meminta kesediaan Bupati dan Ketua DPRD untuk hadir secara langsung pada pertemuan dengan seluruh Kepala Daerah, Ketua DPRD dan Kepala Biro Hukum Pemerintah Daerah di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang rencananya akan digelar di Intercontinental Bandung pada tanggal 27 Februari 2020 mendatang.

“Saya sebagai Kakanwil Hukum dan HAM Jawa Barat bersama Kakanwil di 33 Provinsi se-Indonesia melakukan gerakan sama untuk kita bertemu tanggal 27 Februari ini. Insyaallah akan dihadiri oleh dua Menteri yaitu Menhukham dan Mendagri. Di samping 2 keynote setingkat menteri, ada 3 Dirjen yaitu Dirjen Peraturan Perundang Undangan, BPHN dan Dirjen HAM,” jelasnya.

Dikatakan Liberti Sitinjak, hal tersebut perlu dilakukan karena dibutuhkan sebuah sinergitas dan kolaborasi yang baik antara pemerintah atau G to G (Government to Government).

Menurutnya, kehadiran Kakanwil sebagai institusi vertikal bisa membantu pimpinan daerah terutama yang erat kaitannya menyangkut tugas dan Fungsi Kakanwil.

“Sejalan dengan UU 15 Tahun 2019 kita sudah membuat unit baru yang disebut Law and Center Human Right yang siap memfasilitasi baik Pemda maupun DPRD di dalam perancangan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), Peraturan Walikota maupun Gubernur. Ini langkah awal kita agar ke depan lebih intens melakukan koordinasi dalam rangka membantu melahirkan Perda atau Peraturan Bupati,” ungkapnya.

Mendengar penjelasan tersebut, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir berterima kasih atas Kehadiran Kakanwil yang menyampaikan kebijakan terbaru yakni Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 juga mengundang langsung acara yang akan digelar.

“Kita tentunya berupaya hadir karena bagi kami merupakan kebutuhan untuk bisa mengetahui lebih lanjut berkaitan kebijakan terbaru dan harus adanya kesamaan visi dan persepsi diantara penyelenggara negara terutama penyelenggara pemerintahan,” ungkap Bupati.

Dikatakan Bupati, sebagai bagian dari pemerintahan, kehadiran Pemkab diharapkan bisa mensukseskan program pemerintah terlebih yang erat kaitannya dengan hukum walaupun kewenangannya ada di pusat.

Dengan adanya kesamaan Visi dan persepsi Hukham dan Mendagri, kata Bupati, hal tersebut akan menambah referensi Pemerintah Daerah terutama dalam menjawab aspirsi yang datang ke DPRD atau ke Pemerintah Daerah.

Kaitan penyusunan Peraturan Daerah, secara khusus Bupati melaporkan bahwa hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD sangat sinergis. Dikatakannya, semua dilakukan demi kepentingan rakyat karena Pemda dan DPRD sebagai instrumen untuk mensejahterakan masyarakat.

“Alhamdulillah di Sumedang sudah sangat sinergis dan harmonis dalam menyusun peraturan daerah. Tahun ini kami sudah mengusulkan 10 Program Pembentukan Peraturan Daerah ke DPRD. Jadi sepanjang sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku di Sumedang, semuanya berjalan lancar,” pungkasnya (Rauf Nuryama)***

%d blogger menyukai ini: