Indonesia Butuh Penyeimbang Baru, Dalam Menopang Ketahanan Ekonomi Nasional

TiNewss.com – Pemerintah Republik Indonesia, dinilai salah kaprah dalam memposisikan UKM yang ada di Indonesia. Saat ini, mereka menjadi Pondasi Ketahanan ekonomi Nasional. Padahal, seharusnya dijadikan sebagai penopang.

Demikian disampaikan Ir. Tjahjo Ruruh Djatmiko, MBA., MM., saat di dapuk menjadi Narasumber pada Webinar yang digelar PT. Telkom bersama dengan pelaku UKM Se-Indonesia, Sabtu (20/06/2020).

“Ekonomi kerakyatan dalam unsur UMKM jangan dijadikan Pondasi. Tetapi Jadikan PILAR, sehingga sama Kedudukannya dengan pelaku Usaha besar lainnya, seperti BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara),” tegas Tjahjo.

Menurutnya, pondasi yg didengung-dengungkan sebagai kekuatan justru menjadikan UMKM tidak bisa berdiri tegak sejajar dengan pelaku usaha Ekonomi Besar lainnya. Ini yang harus di UBAH. (sambil berseloroh, pondasi dalam bangunan disimpan dibawah, dan terinjak-injak serta menjadi penopang berdirinya bangunan)

Kalau dijadikan PILAR (Tiang) Ketahanan Ekonomi maka treatment atau perlakuan yang sama akan terjadi.

Baik dari kesetaraan Regulasi dan kesetaraan pengambilan Keputusan dalam kebijakan Publik.

Untuk itulah Wujud Rupa konkritnya dibentuk BUMR.

Tjahjo menyebutkan, bahwa salah satu BUMR yang sudah digagas dan dilaunching di Jogjakarta oleh Forum UKM Digital Kreatif Indonesia (FuDIKI).

“Kami sudah memulai dengan berdirinya FBE, Fudikop Business ERaNial. Ini Koperasi Modern, dengan pemegang sahamnya masyarakat UKM. FBE diresmikan oleh salah satu Deputy Kemenkopdanukm,” kata Tjahjo, yang juga merupakan Ketua Umum Fudiki.

Hadir dalam kegiatan ini ratusan peserta, baik pelaku usaha UKM yang turut serta melalui online cloudx maupun live melalui cognitium telkom di youtube, maupun para pelaku bisnis lainnya termasuk kehadiran dari para petinggi negara.

Seminar online yg diadakan oleh PT Telkom ini bertema, “Badan Nasional Tata Kelola Ekonomi Rakyat Milenial”.

Antusiasme peserta terlihat hampir ada perwakilan dari seluruh Nusantara. Diantaranya dari Sumatera, Kalimantan, DKI, Jabar, Jateng, Jatim, dan Jogja serta dari Kawasan Timur Indonesia.

Dalam webinar ini, disepakati bersama bahwa diperlukannya suatu Rumah Besar yang mampu menjawab total sosuli persoalan persoalan Ekonomi Rakyat dari hulu dan hilirnya dalam kontruksi Besar yang konkrit.

Bentuknya adalah BNTU ERaNial, atau Badan Nasional Tata Usaha Ekonomi Rakyat Milenial, yang di dalamnya terdiri dari BUMR – BUMR .

Ada beberapa hal besar yg harus ditangani oleh Badan Nasional Tata Kelola Ekonomi ini nantinya. Bukan bersifat Parsial, setengah setengah atau sekadar menggugurkan kewajiban saja. Tetapi lebih pada penuntasan amanah UUD 1945, dalam Essensi pasal 33
Untuk itu Para pelaku Usaha Ekonomi Rakyat punya hak berdaulat penuh dalam memenuhi unsur unsur penting dalam demokrasi Ekonomi di Indonesia.

Disampaikan pula pada saat seminar tersebut bahwa semua upaya ini dilandasi atas kesadaran bersama dalam membangun bangsa dan menyelamatkan potensi Kearifan lokal sekaligus membina karakter milenial yg tergabung dalam BUMR. Sehingga mereka menjadi perisai penentu penjaga ketahanan ekonomi Nasional bukan menjadi Endorsement produk Asing.

“Semoga langkah baik ini didukung sepenuhnya oleh para pihak tanpa menunggu atau saling melemparkan tanggung jawab, karena ini tanggung jawab bersama Anak Bangsa.
Dan Kita sudah babat Alas untuk itu,” tandas Tjahjo. (Rauf Nuryama)***

Hits: 28