Isi RUU HIP yang Menuai Kontroversi

TiNewss.com – Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan menunda pembahasan Rencana Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Hal ini dilakukan Presiden Joko Widodo setelah mendengar masukan dari berbagai pihak dan telah menimbulkan kegaduhan dan kontroversi di ruang publik.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (16/6/2020).

Berikut ini adalah beberapa point yang menjadi point penolakan di masayarakat:

  • Konsep Trisila dan Ekasila.

Kalusul yang disorot public adalah konsep trisila dan ekasila, serta Konsep Ketuhanan yang berkebudayaan. Di Dalam draft RUU HIP, konsep terebut tertuang di dalam Pasal 7. Ekasila adalah Sosi-nasionalisme, Sosio-Demokrasi, serta Ketuhanan yang berkebudayaan. Sedangkan Trisila tersebut terkristalisasi dalam ekasila yaitu gotong royong.

  • Larangan Komunisme

Pemicu polemic berikutnya adalah pada awal draft Rencana Undang-Undang tersebut, pada bagian ‘MENGINGAT’ tidak mencantumkan Tap MPRS No XXV tahun 1966 tentang pembubaran partai Komunis Indonesia. Dan pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan dan mengembangkan faham Komunis/Marxisme-Leninisme.

  • BPIP di isi oleh TNI dan Polri Aktif

Dalam RUU HIP memuat ketentuan TNI dan Polri aktif bisa mengisi jabatan sebagai Dewan Pengarah Pembina Edologi Pancasila (BPIP). Dalam pasal 47 ayat (2) RUU HIP menyebut Dewan Pengarah berjumlah 11 (sebelas) orang atau berjumlah gasal.

Sumber: Sindonews

Hits: 15

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *