OJK Minta Bank Tangguhkan Cicilan

Preview as:Mobile resultDesktop result

Sumedang, TiNewss.com – Program Social Distancing yang sedang digalakan Pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona mulai terasa efeknya. Efeknya bukan hanya untuk menghambat penyebaran virus, namun pada terhambatnya pendapatan khususnya bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah. Terutama para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), selain untuk kebutuhan harian akibat kehilangan pendapatan, juga beban cicilan ke Bank (bagi Debitur).

Banyaknya instansi yang menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) membuat pekerja harian mulai kehilangan pendapatan. Seorang pedagang di Sumedang yang biasa berjualan di depan Sekolah SMP Negeri 1 Sumedang, berkomentar cukup pedas. “Akibat anak-anak gak masuk sekolah, Kami gak bisa jualan. Sementara Dapur tetep harus ngebul, Emangnya Pemerintah mau jamin kami makan?,” katanya kepada Redaksi TiNewss.com (21/3/2020)

Hal senada disampaikan Andre (32) yang memiliki toko klontongan. Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah untuk menghambar penyebaran virus corona, perlu di dukung. Namun masalahnya, bagaimana dengan kondisi keuangannya yang memiliki cicilan ke Bank, sedangkan pasokan distribusi terhambat ditambah jumlah penjualan berkurang sampai 30%.

“Kami tidak masalah dengan anjuran pemerintah, namun yang menjadi masalah adalah apa yang harus kami lakukan untuk tetap bisa bertahan dalam kondisi seperti ini, selain biaya kebutuhan harian, juga untuk menutupi cicilan bulanan,” terangnya yang mengaku debitur salah satu Bank dengan cicilan sekitar 2 juta setiap bulannya.

Juru bicara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sekar Putih Djarot, mengatakan bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi bagi debitur terdampak covid-19. Seperti memberikan penangguhan pembayaran cicilan untuk memberikan ruang kepada masyarakat dalam menjaga daya belinya.

Sebagaimana dikutip dari Merdeka.com, Sekar Putih Djarot , “Karena hal ini penting untuk menggerakan roda perekonomian,” di Jakarta, Jumat (20/3).

OJK bahkan telah meminta sektor perbankan untuk memberikan stimulus kepada debitur terdampak penyebaran virus corona. Dalam hal ini, OJK membuat aturan yang tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK.3/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

“Stimulus yang dimaksud terbagi menjadi dua,” lanjut Sekar.

Pertama, penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit sampai dengan Rp 10 miliar.

Kedua, restrukturisasi melalui peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan bank tanpa batasan plafon kredit.

“Relaksasi pengaturan ini berlaku untuk debitur Non-UMKM dan UMKM,” ujar Sekar.

Aturan ini telah diundangkan pada 16 Maret 2020 dan berlaku hingga 31 Maret 2021.

Terkait mekanisme penerapan selanjutnya, kata Sekar, diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing bank. Bank bisa melakukan penyesuaian dengan kapasitas debitur.

Lewat aturan ini OJK berharap perbankan bisa proaktif dalam mengidentifikasi debitur yang terdampak penyebaran covid-19. Lalu menerapkan stimulus yang telah ditetapkan OJK. (Rauf Nuryama)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: