Operasional Penambangan PT JPU Di Kaki Gunung Tampomas, Dihentikan! Apa Kata Pegiat Lingkungan Tampomas?

“Kami menutup kegiatan operasional galian yang dilakukan PT JPU dan juga memerintahkan kepada pihak JPU untuk melakukan proses terasering/trap terhadap lahan yang berada di atas galian tersebut guna mencegah bahan atau material turun ke bawah,” tutur Deni hanafiah.

Operasional Penggalian PT JPU di Kaki Gunung Tampomas, Dihentikan oleh Satpol PP Sumedang

Sumedang, TiNewss.com – Para pegiat lingkungan di Sumedang, terutama di sekitar Gunung Tampomas, sejak lama menuntut Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk memberhentikan semua penambang ilegal. Namun demikian, seperti air menubruk batu karang. Tidak mudah, karena banyak kepentingan di dalamnya. Hingga akhirnya sebuah peristiwa biasa yang kemudian viral dan menjadi awal petaka bagi penambang liar di sekitar Gunung Tampomas, Cimalaka Sumedang.

Bermula dari beredarnya video berdurasi 29 detik yang viral di media sosial Group WA dan Facebook, pada hari minggu (5/1/2020). Kemudian dilakukan investigasi oleh Polres Sumedang, Dandim 0610, Satpol PP Kabupaten Sumedang, sehingga diketahui bahwa kejadian tersebut bukanlah bencana alam, namun “bencana” buatan untuk memudahkan penggalian pasir.

Deni Hanafiah, Kabid PPID Satpol PP Sumedang saat melakukan investigasi di lokasi penambangan PT JPU, Cimalaka Sumedang (6/1/2020)

Namun demikian, pemeriksaan tidak berhenti sampai dengan keterangan dari petugas dilapangan. Berlanjut ke pemeriksaan berikutnya, dan insiden ini menjadi pintu pembuka atau door opener bagi aparat penegak hukum, untuk melakukan pemeriksaan legalitas penambangan.

Alhasil, Satpol PP Kabupaten Sumedang melakukan penyegelan dan sekaligus perintah penghentian operasional penambangan yang dilakukan oleh PT Jaga Prima Utama (JPU) dengan indikasi bahwa perusahaan belum mendapatkan Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (SIUP OP) dan Pemilik Perusahaan, H. Syarif Yusuf, di duga melanggar Pasal 4 ayat 1 huruf (1) Perda Kabupaten Sumedang No 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Pasal 79 huruf (a) Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Mineral dan batubara.

Dalam Perda Kabupaten Sumedang No 7 tahun 2014 Pasal 4 Ayat 1 huruf (1) bahwa Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat membahayakan dan mengganggu ketertiban umum. Sedangkan Perda Provinsi Jawa Barat No 2 Tahun 2017 Pasal 79 huruf (a) berbunyi bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara tanpa izin.

Hal tersebut disampaikan Deni Hanafiah, Kabid PPID pada Satpol PP Kabupaten Sumedang, kepada TiNewss.com melalui Percakapan lewat Telepon. Menurut Deni, keputusan tersebut setelah Tim dari Satpol PP Sumedang melakukan giat pengawasan, pengamatan dan penelitian terkait dengan tindak lanjut penambangan yang dilakukan secara under cut oleh PT JPU di Blok Ciseureuh, Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Kegiatan yang dipimpin oleh Deni Hanafiah serta 3 orang anggota pada tanggal 6 Januari 2020, diterima oleh Yana, yang mengaku sebagai pengawas lapangan PT JPU. “Pada saat kami tanyakan tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, yang bersangkutan tidak bisa menunjukannya, dengan alasan Surat Izin dipegang oleh pemilik, yang diketahui bernama H. Syarif Yusuf,” jelas Deni.

Dari kejadian ini, sementara Kami menutup kegiatan operasional yang dilakukan oleh PT JPU, walaupun mereka sudah memiliki IUP Eksplorasi sampai izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Provinsi Jabar dimiliki. “Kami menutup kegiatan operasional galian yang dilakukan PT JPU dan juga memerintahkan kepada pihak JPU untuk melakukan proses terasering/trap terhadap lahan yang berada di atas galian tersebut guna mencegah bahan atau material turun ke bawah,” tutur Deni Hanafiah.

Sujana Kosim, Ketua Kelompok Tani Simpay Tampomas, salah seorang yang peduli terhadap Reklamasi Tampomas dan pernah mendapatkan penghargaan dari Presiden SBY

Keputusan Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang mendapat apresiasi dari pegiat lingkungan di sekitar Gunung Tampomas, Sujana Kosim. Ketua Kelompok Tani Simpay Tampomas ini menyampaikan bahwa pihak Pemerintah seharusnya menjadikan momen ini sebagai pintu pembuka untuk melakukan investigasi ke semua penambang liar yang ada di Tampomas.

“Kasus seperti ini (tidak ada izin) mah, sudah menjadi rahasia umum. Dari sekian banyak perusahaan galian, paling cuma beberapa saja yang punya izin. Sangat disayangkan sekali pengawasan dari pemerintah yang terkesan kongkalikong dengan pengusaha,” tegas Sujana.

Salah satu kegiatan yang sukses dilakukannya adalah dengan menghijaukan kembali Tampomas dengan menanam rumput indigofera untuk pengembangan kabing etawa, serta produksi Buah Naga.

Lebih lanjut, Sujana juga membuka tabir bahwa sebenarnya yang melakukan penambangan di lokasi tersebut bukanlah PT JPU namun CV Dwiputra. “Lokasi reklamasai Tampomas yang saya lakukan persis di luhureun (atas) lahan PT JPU. Dan sebenarnya yang melakukan penambangan bukan PT JPU, tapi CV Dwiputra. JPU hanya sebagai pemilik lahan saja,” jelas Sujana.

Sujana Kosim dengan hasil pertaniannya, Menghijaukan Kembali Tampomas.

Sujana diketahui adalah pegiat lingkungan dengan tujuan besar menghijaukan kembali Tampomas. Selain menghentikan kegiatan penambangan yang tidak berizin, Sujana juga berharap, segera dilakukan reklamasi bagi lahan eks galian. “Sampai saat ini belum ada pengusaha galian pasir yang memberikan bantuan baik bibit maupun tanaman atau lainnya kepada Kami. Malah kegiatan Kami, di aku-aku sebagai bantuan dari pengusaha padahal kenyataannya NOL BESAR,” tukas Sujana. (Rauf Nuryama)***

Hits: 26