Tarif Iuran BPJS Naik, Dinkes Sumedang Berharap Masyarakat Menyadari Manfaatnya, Bukan Masalahnya

Sumedang, TiNewss.com – Naiknya tarif iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan per Januari 2020, menuai pro dan kontra. Sebagai Program untuk Jaminan Kesehatan Nasional, Di sinyalir telah terjadi permasalahan dalam hal keuangannya. Hal ini terjadi akibat jumlah iuran yang diterima dari masyarakat, tidak berbanding lurus dengan jumlah biaya yang harus dikeluarkannya. Trend ini salah satunya dipengaruhi oleh perubahan kebiasaan yang mengakibatkan semakin banyaknya masyarakat yang sakit dan berobat. Dan juga semakin banyaknya resiko penyakit kritis yang membutuhkan biaya besar, padahal iuran yang dibayarkan tetap.

Namun demikian, manfaat sebesar itu belum sepenuhnya disadari oleh seluruh masyarakat. Hal senada diungkapkan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Ekki Riswandiyah, kepada Tinewss.com. Ekki yang di dampingi 3 Kepala Seksi pada Bidang tersebut, hari ini, (26/12/2019) menyampaikan bahwa Masyarakat di Sumedang khususnya, banyak yang belum menyadari manfaatnya BPJS. “Masih banyak yang belum paham manfaatnya, sehingga kesadaran untuk mengikuti BPJS, masih kurang,” jelasnya.

Bahkan menurut Ekki, tidak sedikit yang mengeluh dengan kenaikan tersebut. bahkan ada yang berniat untuk turun kelas. Padahal jika sadar dengan manfaat yang akan diterima, semestinya tidak menjadi masalah. “Harapan Kami, jika masyarakat sadar akan manfaatnya, maka jumlah kepesertaan BPJS di Sumedang akan meningkat termasuk jumlah pendapatannya. “Jangan baru sadar butuh BPJS, setelah di UGD Rumah Sakit, “jelas Ekki di Kantor nya, Jalan P Geusan Ulun Sumedang.

Hal ini tergambar dari target 95% masyarakat Sumedang menjadi peserta BPJS Kesehatan tahun 2019, baru tercapai sekitar 75,46% saja atau baru 880.916 jiwa, terdaftar pada Juli 2019. Padahal, menurut Ekki, sejumlah Dinas sebenarnya terkait dengan peningkatan jumlah kepesertaan, misalnya Dinas Tenaga kerja, bisa memicu Perusahaan untuk segera melakukan pendaftaran BPJS Kesehatan bagi karyawannya.

Dinas Kesehatan juga melakukan kerjasama dengan APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia) Kabupaten Sumedang, agar dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat. “Bahkan dengan APDESI, Kami berharap para kader dari masing-masing desa di Sumedang, dapat memotivasi masyarakat untuk melakukan pendaftaran ini, ” terangnya.

Ketika ditanya tentang mengapa harus ikutan BPJS, ketika layanan di Rumah Sakit sulit dan cenderung birokratis. Ekki beranggapan bahwa itu bukan mempersulit.

Pemerintah Kabupaten Sumedang cukup nekad, membuat kebijakan sekaitan dengan masalah yang ada. Di RSUD, pasien menumpuk baik rawat jalan maupun rawat inap. Maka Dinkes sejak 2017, membuat Puskesmas yang memberikan Layanan Rawat Inap. Hal ini, juga dilakukan dengan perubahan status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), bersama Labkesda Kabupaten Sumedang.

Setidaknya ada 15 Puskesmas yang siap melayani kasus rawat inap, ada 145 jenis penyakit yang bisa ditangani di Tingkat Pertama ini. “Sejalan dengan arahan dari BPJS, maka Puskesmas ditingkatkan, selain lebih bersih, lebih menarik, juga mandiri, “jelasnya.

Dengan demikian sebaran layanan semakin banyak, beban RSUD lebih ringan. Sejalan dengan layanan kesehatan yang semakin membaik, Pihak Pemerintah juga berharap semakin banyak masyarakat yang sadar akan kesehatan. Sehat, adalah kebutuhan. Namun ketika Sakit datang, tentunya membutuhkan Biaya. “Meminimalisir resiko pengeluaran yang besar, maka BPJS adalah solusi terbaik, terang Ekki.

Ada beberapa masyarakat menyampaikan beban membayar iuran, namun itu tidak sebanding dengan tanggungan yang bisa diberikan. Jangan merasa rugi, selain tetap bersyukur. “Hayu gotong royong, agar semua tertolong, ” tutup Ekki mengajak masyarakat untuk sadar memiliki kartu BPJS. (Rauf Nuryama) ***